Selamat datang, Guest [ Daftar | LoginRSS Feed  | 

TPU Lima Villa Estate di Puncak Masih Misterius

| berita puncak | 4 Desember 2014

areal villa elite di puncak

Lahan tanah yang Digunakan 259 hektar Tapi TPU di puncak Hanya 2600 Meter

Puncak-Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari lima pengembang yang membangun vila estate di Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, saat ini masih misterius dan tidak diketahui secara jelas lokasinya.

Berdasarkan data yang diperoleh Berita Cianjur, saat ini lahan di Desa Sukanagalih yang digunakan oleh lima pengembang untuk membangun villa estate mencapai 259 Hektar yaitu ; Perumahan Kota Bunga (162 Hektar), Puncak Resort ( 72 Hektar ), Galaxy Resort ( 15 Hektar ), perumahan Giri Indah (5 hektar) dan Villa Nolina (5 Hektar).
Jika mengacu pada perda Nomor 5 tahun 1997 tentang penyediaan lahan TPU oleh perusahaan pembangunan perusahaan yang mewajibkan pihak pengembang menyediakan TPU seluas 2 persen dari luas lahan yang dibebaskan, maka TPU yang disediakan oleh lima pengembang yang membangun di Desa Sukanagalih luasnya paling sedikit 5 Hektar.
Sementara Desa Sukanagalih sendiri saat ini hanya memiliki 2 TPU yang luasnya hanya 2.600 meter, yaitu TPU di kampung Cibadak seluas 1.350 meter dan TPU di Babakan Cikundul seluas 1.250 meter.
Menurut Kepala Desa Sukanagalih Kecamtan Pacet, Dudung Djaenudin di wilayahnya sedikit terdapat lima perumahan bersekala besar berupa villa estate. Dan luas lahan keseluruhan yang dimanfaatkan untuk perumahan mencapai lebih dari 250 hektar.
“Yang paling luas adalah Kota Bunga yang mencapai lebih dari 150 Hektar. Disini perumahan yang dibangun rata-rata merupakan perumahan elit.” Kata Dudung.
Menurut Dudung, Pihaknya tidak menampik jika pernah menerima fasilitas sosial berupa lahan untuk TPU. Bahkan saat ini sudah dipergunakan untuk menguburkan jenazah yang sebagian besar warga disini. Namun sejauh ini tidak ada bukti serah terima terkait dengan pemberian lahan TPU itu.
“Sudah ada lahan untuk TPU dari pemda yang merupakan Kompensasi dari perumahan. Namun saat itu sekitar tahun 2001, tidak ada bukti serah terima sama sekali. Saya sendiri juga tidak ngerti,” ujarnya.
Dudung menambahkan, ada dua lokasi TPU beraa di kampung Cibadak seluas 1350 meter dan Babakan Cukundul 1250 meter. Dan Dudung terlihat kaget saat mengetahui ada aturan yang mewajibkan pengembang perumahan untuk menyediakan lahan pemakaman yang luas nya adalah 2 persen dari luas lahan yang dibebaskan.
“Jika dihitung seharusnya nilai luasan tanahnya belum mencukupi saya juga tidak mengerti kemana sisanya. Kabarnya ada lahan yang digunakan untuk gedung sekolah, tapi ke warga kok sedikit sekali,” beber Dudung.
Sementara itu dari informasi yang diperoleh Berita Cianjur, jika mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun1987 tentang Penyediaan dan Pengguanaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, maka Penyediaan lahan pemakaman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pengembang diharuskan menyediakan 2 persen dari luas lahan yang dibebaskan untuk pemakaman.
Sementara itu, pengelola Perumahan Kota Bunga, Hadiman menyatakan jika pihaknya sudah menyerahkan aset untuk fasilitas sosial (fasos) termasuk didalamnya lahan TPU. Terdata penyerahannya dilakukan tahun 2001 kepada desa sukanagalih pacet dan desa batulawang cipanas.
“Sudah diserahkan lahannya itu sejak tahun 2001, bahkan ada yang didirikan sekolah segala,” ujar Hadiman.
Saat ditanya tentang pernyataan dari Kepala Bidang Aset Dinas Pengerlolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Endan yang mengatakan sampai saat ini tidak ada satupun pengembang perumahan di Cianjur yang menyerahkan fasos berupa tanah pemakaman kepada Pemkab termasuk Kota Bunga, Hadiman mengaku tidak mengetahui jika hal itu tidak terdata di Pemkab Cianjur. Pasalnya sejauh ini sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu.
“Sudah beres kok untuk kewajiban membayar fasos dan fasum. Tidak mungkin kita melanggar aturan,” bantahnya.
Secara terpisah Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizianan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Cianjur, Subianto saat dikonfirmasi terkait adanya lahan fasum dari pihak perumahan yang dijadikan sebagai gedung sekolah mengaku pihaknya sama sekali tidak mengetahui soal itu.
“Saya Kurang tahu soal itu. Sepertinya itu izinnya sudah lama, dan itu masih di Dinas Tata Ruang, dan Pemukiman,” ujar Subianto saat ditemui di Kantornya, RABU (26/11).
Menurutnya, untuk lahan fasos dialih fungsikan, terkecuali pihak desa mengalihkan lahan yang dipergunakan terebut ke lokasi lain atau istilahnya tukar guling.
“Pokoknya lahan untuk fasos itu tidak boleh dialih fungsikan, terkecuali pihak desa mengalihkan lahan yang dipergunakan ke lokasi lain (tukar guling). Mungkin saja lahan yang saat ini digunakan tersebut memang sperti itu atau dilaihkan. Ini baru kemungkinan saja ya. Intinya detailnya soal ini saya sama sekali tidak tahu,” ucapnya.
Subianto juga membantah keras terkait soal informasi adanya pihak pengusaha yang menganti penyedian lahan fasos dan fasum terebut dengan kompensasi uang tunai kepada pihak perizinan.
“Tidak ada seperti itu. Mekanisme untuk penyediaan lahan fasilitas sosial (Fasos) dari perumahan, tekhnisnya pihak pengusaha membeli sendiri lahanya, lalu diserahkan ke desa, nantinya pihak desa yang mengelolanya, malah ada serah terimanya. jadi bukannya pihak pengusaha memberikan uangnya sekalian dengan pengurusan perizinan, tidak seperti itu. Tidak boleh itu,” jelasnya.
Menurutnya, yang paling bagus pihak pengusaha memperluas lahan pemakaman yang sudah ada di daerah tersebut. idealnya, paling bagus itu yang terdekat dulu.
“Saat ini kita sedang proses pencatatan dulu untuk akhir tahun, nanti kita informasikan kalau sudah tercatat semua perumahan mana saja yang belum menyediakan fasos dan fasum,” kata Subianto saat ditanya soal pengembang yang belum melaksanakan kewajiban menyediakan fasos dna fasum.
Diungkapkan Subianto, kewajiban untuk menyediakan lahan fasos, itu tidak hanya utuk perumahan besar saja, tapi perumahan berupa kavling pun sama halnya diwajibkan.
“Misalnya luas lahan kavlingnya hanya 1 hektar, itu harus menyediakan lahan fasosnya 2 persen dari luas lahan keseluruhan atau 200 meter,” imbuhnya.
Saat ditanya terkait soal lahan TPU ini apakah ada koordinasi dengan pihak inas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)?
“Kalau sekarang lahan fasosnya ditempelkan dengan lokasi TPU yang dikelola oleh pihak DKP pastinya itu ada koordinasi dengan pihak DKP, tapi jika kuburannya yang dikelola oleh pihak desa yan tidak. Jadi tergantung pengelolaannya,” tandasnya.

Produksi Pasir Ilegal Tak Masuk Kas Daerah

| berita puncak | 4 Desember 2014

penambangan pasir ilegal

CIPANAS – Hasil penjualan produksi para penambang galian C di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten cipanas yang tidak memiliki kelengkapan prizinan alias ilegal selama beberapa bulan dipastikan tidak masuk kantong kas daerah Pemkab cipanas.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Mineral dan Petambangan (PASDAP), Dody Permadi mengatakan, untuk hasil produksi penambanan yang masuk ke kas daerah hanya berasal dari para penambang resmi yang sudah mengantongi ijin atai IUP (Ijin Usaha Pertambangan).

“Kalau yang ilegal hasilnya sama sekali tidak kenakan pajak daerah, seperti hasil produksi beberapa pengusaha tambang galian C yang beroperasi di Kecamatan Sukaluyu,” tutur Dody saat ditemui Berita cipanas di ruang kerjanya, Rabu

Karenanya, Dody mengaku tidak tahu kemana aliran dana dari para penambang pasir tersebut.”Kalaupun mereka kita kenakan pajak dan dimasukkan ke kas daerah, payung hukumnya apa. Jadi kita sama sekali tidak tahu kemana aliran dananya tersebut,” ujarnya.
Pihaknya sendiri mengaku sudah berulangkali mengeluarkan surat teguran kepada para penambang ilgal tersebut. Pihaknya pun tidak bisa berbuat lebih lanjut karena penindakan atas aktivitas galian pasir ilegal tersebut bukan kapasitasnya.

“Tupoksi kita hanya sebatas melayangkan surat teguran berupa penghentian. Adapun untuk pengegakan selanjutnya itu tupoksi Satpol PP selaku aparat penegak peraturan daerah (perda),” tandasnya.

Sementara itu, diperoleh keterangan dari Camat ukaluyu, Dadan Wildan kegiatan para penambang galian C di wilayahnya sudah berjalan sekitar 6 bulan lamanya. Para penambang melakukan aktivitasnya berbekal surat rekomendasi dari pihak Satpol PP Pemkab cipanas.

“Tapi memang mereka sudah mengajukan perijinan ke PASDA-P namun izinnya belum terbit, mungkin masih dalam pertimbangan,” ujar Dadan saat ditemui Berita cipanas, belum lama ini.
Ditegaskan sebelumnya, pihak Dinas PSDA-P Kab. cipanas tidak akan menerbitkan kelengkapan izin Usaha Penambangan (IUP) bagi pengusaha penambang galian C di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten cipanas.
Pihak dinas beralasan, ijin tidak bisa diterbitkan berdasarkan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten cipanas nomor 24 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, khususnya mengenai luasan lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi penambangan galian C.

Pesilat Cilik Cianjur Ikuti Kejurda

| berita puncak | 4 Desember 2014

pesilat cilik dari cipanas cianjur

CIANJUR – Sejumlah pesilat cilik asal Kab. Cianjur akan mengikuti kejuaraan tingkat Propinsi Jabar yang akan dilaksanakan hingga 28 November 2014 mendatang bertempat di GOR Juang, Bandung.

Ketua IPSI Kabupaten Cianjur; Ucup Ditamihardja mengatakan, keikutsertaan pihaknya diajang Festival Pencak Silat Tingkat Jawa Barat ke III tahun 2014 itu sebagai bentuk peningkatan kualitas para atlit silat termasuk dalam menambah jam terbang.

“Karenanya kita menerjunkan atlit terbaik yang sebelumnya telah lolos seleksi,” tutur Ucup usai mengikuti kegiatan pelepasan kontigen di Cianjur; Rabu (26/11).
Disebutkan Ucup, pada Festival Pencak Silat Tingkat Jawa Barat tahun ini, pihaknya menerjunkan sebanyak 25 orang pesilat yang akan turun di semua kategori, diantaranya penampilan perorangan, penampilan seni silat berpasangan putra serta penampilan berkelompok.
“Dari 118 padepokan atau sering dikenal dengan istilah Paguron, sedikitnya terseleksi sebanyak 18 padepokan silat se-Kab. Cianjur yang akan mengikuti ajang seni bela diri ini,” ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Cianjur, Suranto yang didapuk untuk melepas para kontingen tersebut mengaku bangga dengan tekad dan semangat para pesilat yang akan terjun di kejuaraan tersebut.

“Harapan kita semoga para atlit seilat dapat mengukir prestasi yang baik juga dapat menjaga nama baik IPSI Cianjur di mata dunia persilatan Khususnya di tingkat provinsi,” kata Suranto.

Namun begitu, Suranto menyadari, peningkatan prestasi seprti halnya cabang olahraga pencak silat saat ini kurang diminati khususnya dikalangan pelajar sampai pemuda. Padahal muatan ekstrakulikuler di setiap sekolah di cianjur terus digalakkan.

“Karenanya, ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk dapat terus mendukung padepokan yang masih bertahan dalam membina para pesilat yang tetap semangat sekalipun degnan sedikit peminat,” pungkasnya.

Blog Categories

Tags